Bolmong Raih Nilai 97,82 pada Indeks Reformasi Hukum 2025 dari Kemenkum-HAM

Terastoday.com,JAKARTA— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pelaksanaan reformasi hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum menetapkan Bolmong meraih nilai 97,82 pada Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 dengan kategori AA (Istimewa).

Penilaian tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor PPH-OT.03.01-615 tertanggal 13 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penilaian dilakukan untuk menilai implementasi pelaksanaan reformasi hukum di daerah. Kemenkumham menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi bagian dari pencapaian target reformasi birokrasi secara nasional, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hingga Peraturan Menteri Hukum Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Tujuan penilaian ini tidak hanya memastikan pemenuhan sasaran kinerja reformasi, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan dan tata kelola hukum di Pemerintah Kabupaten Bolmong.

Berdasarkan formula penilaian Kemenkumham, capaian nilai Pemkab Bolmong adalah sebagai berikut:

No Penilaian Nilai

1 Nilai Awal 89,10
2 Nilai Apresiasi 8,72
3 Nilai Akhir 97,82

Nilai tersebut menempatkan Pemkab Bolmong dalam kategori AA (Istimewa)—kategori tertinggi dalam Indeks Reformasi Hukum 2025.

Kemenkumham Berikan Apresiasi

Melalui surat yang ditandatangani Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, Kemenkumham menyampaikan apresiasi atas upaya serius Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmong dalam melaksanakan reformasi hukum.

“Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum,” tulis Kemenkumham dalam surat tersebut.

Dengan capaian ini, Pemkab Bolmong dinilai berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas regulasi, pelayanan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.