Terastoday | Sumber Informasi Rakyat Media Online Bolaang Mongondow Raya
Terastoday.com,BOLMONG– Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, menegaskan dukungan penuh terhadap peran strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara dalam memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel.
Dukungan itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan Heru Setiawan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Selasa (21/10/2025).
Menurut Wabup Dony, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting untuk memastikan setiap anggaran publik dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai aturan.
Ia menilai, BPKP berperan sentral dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di daerah.
“BPKP bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dony Lumenta.
Wabup Dony Lumenta menambahkan, Pemkab Bolaang Mongondow siap bersinergi penuh dengan BPKP Sulut untuk mengawal setiap proyek, belanja, dan program pembangunan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi dengan BPKP menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan internal dan mendorong kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius turut mengajak seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dengan BPKP dalam menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih solid dan terukur.
Lebih lajut, Gubernur YSK menyebut, penguatan fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.
“Mari kita kokohkan komitmen bersama untuk membangun Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” pesan Gubernur.
Pelantikan Heru Setiawan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulut diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat pengawasan keuangan publik, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih profesional di seluruh daerah di Sulawesi Utara.
