Pemkab Bolsel Klarifikasi Polemik Honorer dan Dugaan Pemotongan Honor Guru

Terastoday.com,BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel) akhirnya angkat suara merespons isu yang ramai beredar di media sosial. Kritik publik yang menyinggung kinerja aparatur, kebijakan tenaga honorer, hingga dugaan pemotongan honor guru diluruskan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bolsel, Marwan Makalalag.

Marwan menegaskan, tudingan aparatur daerah acuh terhadap rakyat tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, seluruh perangkat daerah konsisten bekerja melalui program pembangunan, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang nyata dirasakan masyarakat.

“ASN di Bolsel bekerja dengan dedikasi tinggi. Opini yang menyebut aparatur hanya bergerak jika ada keuntungan tidak berdasar dan merugikan citra ASN,” tegas Marwan usai memimpin Apel Kerja di Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.

Soal Kebijakan Tenaga Honorer

Menanggapi isu pemberhentian tenaga honorer, Marwan menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut regulasi pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN. Kebijakan itu bertujuan menciptakan aparatur profesional dengan mekanisme kerja yang lebih jelas dan adil.

“Ini bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan penyesuaian regulasi nasional. Pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Soal Isu Pemotongan Honor Guru

Marwan juga meluruskan isu pemotongan honor guru. Menurutnya, kebijakan tersebut sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Regulasi itu mengatur bahwa alokasi honor guru honorer di sekolah negeri maksimal hanya 20 persen dari total pagu, berbeda dengan sebelumnya yang bisa mencapai 50 persen. Kebijakan ini sejalan dengan upaya integrasi tenaga honorer non-ASN ke dalam skema ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Setiap kebijakan pemerintah daerah selalu didasarkan pada aturan yang berlaku serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tandas Marwan.

Ia menambahkan, Pemkab Bolsel tetap terbuka terhadap kritik objektif berbasis data. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menyampaikan masukan yang membangun demi kemajuan bersama.