Terastoday | Sumber Informasi Rakyat Media Online Bolaang Mongondow Raya
Terastoday.com,BOLSEL– Integritas dan komitmen anti korupsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru bersama Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii hadir dalam forum yang dipimpin langsung Wakil Ketua KPK Johanes Tanak. Dalam arahannya, seluruh kepala daerah diingatkan untuk tidak tergoda melakukan perbuatan korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Penyalahgunaan uang negara pasti akan ditindak pidana. Jagalah integritas, syukuri yang ada, dan jauhi hidup berlebihan,” tegasnya.
Pernyataan itu selaras dengan program Presiden RI menuju Indonesia Tanpa Korupsi. Sulawesi Utara diharapkan menjadi barometer nasional, sekaligus percontohan daerah bebas korupsi. Karakter anti korupsi diminta dibangun sejak dini, terutama di dunia pendidikan.
Rakor dibuka dengan pemaparan Gubernur Sulut dan Ketua DPRD Sulut terkait persoalan korupsi di provinsi tersebut. Selanjutnya, Bupati/Wali Kota se-Sulut bersama pimpinan DPRD masing-masing daerah mempresentasikan strategi pencegahan korupsi di wilayahnya.
Dalam forum itu, Pemkab Bolsel disampaikan telah menempati peringkat pertama pelaporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sejak 2020, modul pembelajaran KPK tentang anti korupsi telah diterapkan di sekolah-sekolah. Integritas ASN kami jaga ketat, sejalan dengan arahan pemerintah provinsi dan Presiden RI,” ujar Bupati Iskandar Kamaru.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Tahanan KPK oleh Gubernur Sulut, jajaran KPK, kepala daerah, dan pimpinan DPRD se-Sulut. Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif kabupaten/kota di Sulut.
Kegiatan tersebut dihadiri pula Asisten III Setda Bolsel, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, Bupati/Wali Kota se-Sulut, Ketua DPRD se-Sulut, Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat se-Sulut, serta tamu undangan lainnya.
