Terastoday | Sumber Informasi Rakyat Media Online Bolaang Mongondow Raya
Terastoday.com,BOLMONG– Kasus dugaan manipulasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akhirnya diungkap secara terbuka oleh Bupati Yusra Alhabsyi. Praktik manipulatif yang selama ini tersembunyi, kini mulai disingkap ke permukaan.
Dugaan kecurangan ini mencuat setelah laporan dari masyarakat terus mengalir masuk. Sejumlah nama yang tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer diduga sengaja dimasukkan dalam daftar seleksi PPPK.
Praktik ini disebut-sebut sebagai bagian dari skenario sistematis untuk meloloskan “honorer bodong”.
“Langkah Bupati sangat tepat dan harus dikawal. Proses ini harus dibuka seterang-terangnya agar tidak ada lagi manipulasi dalam seleksi PPPK,” tegas Cahyadi, warga Bolmong, kepada media.
Tak hanya masyarakat, aparat penegak hukum (APH) dari kepolisian dan kejaksaan didorong untuk segera turun tangan. Besarnya skala manipulasi yang diduga dilakukan secara terstruktur, membuka peluang keterlibatan oknum ASN secara kolektif.
“Bayangkan, ada yang tidak pernah bekerja sebagai honorer, tiba-tiba tercatat sebagai PPPK yang dikontrak selama lima tahun. Ini jelas merampas hak mereka yang layak,” ujar Cahyadi.
Komitmen pemberantasan praktik kotor ditegaskan langsung oleh Bupati Yusra Alhabsyi. Ia menekankan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terlibat.
“ASN yang terbukti terlibat, langsung dipecat. Tidak ada ampun,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya penertiban, proses validasi ulang terhadap seluruh data peserta seleksi PPPK akan dilakukan. Surat pernyataan wajib ditandatangani oleh saksi dan dilampirkan sebagai bukti keabsahan status honorer.
“Jika pernyataan saksi terbukti tidak benar, sanksi berat akan dijatuhkan. Bila saksi adalah ASN, ancamannya hingga pemecatan,” tambah Yusra.
Langkah Bupati Bolmong ini dipandang sebagai momentum penting dalam membersihkan birokrasi dari oknum tak bertanggung jawab, sekaligus memperbaiki tata kelola rekrutmen ASN berbasis integritas dan transparansi.**
