Terastoday | Sumber Informasi Rakyat Media Online Bolaang Mongondow Raya
Terastoday.com,BOLMONG– Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, menghadiri Rapat Koordinasi Program Tiga Juta Rumah yang digelar di Rumah Dinas Jabatan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, di Bumi Beringin Manado, Rabu (16/04/2025).
Dalam rapat tersebut, dukungan penuh ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Program ini dihadirkan sebagai langkah konkret dalam mengatasi krisis backlog perumahan yang selama ini menghantui masyarakat berpenghasilan rendah.
Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai bagian penting dari Provinsi Sulawesi Utara, dipastikan akan mendukung dan berperan aktif dalam mempercepat realisasi program ini di wilayahnya.
Hal itu ditegaskan Wabup Dony Lumenta usai mengikuti Rakor bersama Gubernur Yulius Stelvanus Komaling. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat merasakan program yang pro terhadap rakyat menengah kebawah.
“Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo adalah langkah nyata untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah siap bersinergi untuk menyukseskan program ini.” kata Wabub
Tak hanya soal pengadaan hunian, Wabup Dony juga menaruh harapan besar terhadap dampak sosial-ekonomi dari program ini di wilayahnya. Ia menegaskan, program nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow.
“Saya berharap program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tapi juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Bolmong. Program ini akan membuka akses hunian yang layak dan layak huni bagi warga,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, program ambisius ini menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, dengan pembagian dua juta unit di perdesaan dan satu juta unit di kawasan perkotaan.
Pemerintah merancang program ini sebagai solusi jangka panjang dalam menekan angka backlog dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Pemerintah pusat juga telah merancang strategi pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, optimalisasi aset negara, dan pengembangan skema pembiayaan inovatif.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berperan aktif melalui pelonggaran regulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), agar akses masyarakat terhadap rumah semakin mudah. (*/Chago)
