Terastoday | Sumber Informasi Rakyat Media Online Bolaang Mongondow Raya
Terastoday.com,BOLSEL- Dalam upaya mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berhasil menjadi tiga pemerintah daerah (Pemda) pertama di Sulawesi Utara yang mengaktifkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Prestasi ini diumumkan dalam acara “North Sulawesi Investment Forum 2024 (Kawanua Digitation)” yang diselenggarakan di Ballroom Ratulangi, Hotel Sentra Manado.
Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Forum Investasi
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, yang menekankan pentingnya transformasi digital bagi kemajuan daerah.
Dalam sambutannya, Olly menyebut bahwa digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kehadiran para kepala daerah, Forkopimda, pengusaha, dan investor, forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi digital.
Apresiasi Bank Indonesia terhadap Capaian Sulawesi Utara Deputi Gubernur Bank Indonesia Pusat, Filianingsih Hendarta, turut hadir dan memberikan paparan di hadapan peserta forum. Ia menyampaikan apresiasi atas pencapaian Provinsi Sulawesi Utara yang telah berhasil memasukkan seluruh daerahnya ke dalam kategori digital.
Menurutnya, langkah ini merupakan bukti bahwa Sulawesi Utara berada di jalur yang tepat untuk menjadi provinsi yang siap menghadapi tantangan era digital.
Dalam paparannya, Filianingsih juga mengungkapkan bahwa delapan Pemda di Sulawesi Utara telah memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KKPD, dan tiga di antaranya—Pemprov Sulut, Pemkab Bolsel, dan Pemkab Minut—telah berhasil menerbitkan dan mengaktivasi KKPD. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel.
Pencapaian Kabupaten Bolsel dalam Penggunaan KKPD
Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, yang hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa Kabupaten Bolsel telah lebih dahulu memanfaatkan KKPD sebagai alat transaksi keuangan daerah. Menurutnya, penggunaan KKPD bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi keuangan di Bolsel.
“Dengan aktivasi KKPD, kita tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan lebih efisien dan transparan,” ujar Deddy.
Ia juga menambahkan bahwa Bolsel berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan KKPD dan teknologi digital lainnya dalam aktivitas pemerintahan.
Prestasi Bolsel dalam Implementasi QRIS
Selain itu, Bolsel juga menunjukkan capaian yang mengesankan dalam implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Hingga Juni 2024, Bolsel telah mencapai 1.500 transaksi melalui QRIS, sebuah pencapaian yang dianggap signifikan untuk wilayah dengan populasi yang relatif kecil. Wakil Bupati Deddy menegaskan bahwa pencapaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Ini adalah bukti nyata bahwa Bolsel mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkannya untuk kemajuan daerah. Kami akan terus berupaya agar Bolsel menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal digitalisasi,” pungkasnya.
Editor: Chandra Mokoagow
